Kabar penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan seluruh mata rantai rokok elektrik memicu banyak kekhawatiran.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak mudah, keluarnya fatwa ini memunculkan pertanyaan besar ‘Bagaimana nasib ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya di industri vape?’
Bagi sebagian pihak, fatwa ini mungkin dipandang semata-mata dari kacamata kesehatan. Namun di lapangan, dampaknya langsung memukul perekonomian para pekerja dan pelaku usaha retail yang selama ini bergerak secara legal.
Fatwa MUI Terkait Vape
Sebelum melihat dampak panjangnya ke para pekerja, berikut adalah poin-poin utama yang diputuskan dalam Fatwa MUI mengenai rokok elektrik (REL):
1. Definisi REL/Vape
Rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol).
2. Hukum Penggunaan (Haram)
Menggunakan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta sebagai langkah pencegahan (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sarana peredaran narkotika dan zat adiktif.
3. Larangan Penyalahgunaan
Menyalurkan atau menggunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dihukum haram secara tegas.
4. Larangan Produksi & Perdagangan
Memproduksi, merakit, dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape ditetapkan berhukum haram.
Dampak Fatwa MUI Terhadap Pelaku dan Pekerja Industri Vape
Sejak keputusan tersebut keluar, kekhawatiran pun langsung dirasakan oleh para pelaku di lapangan. Berikut beberapa dampak yang mulai mengancam para pekerja di industri vape:
1. Tekanan Sosial dan Tutupnya Vapestore di Sejumlah Daerah
Meski secara hukum negara fatwa MUI bukanlah undang-undang yang memaksa, efek sosialnya di masyarakat terasa sangat nyata.
Di beberapa daerah dengan basis religiusitas yang kuat, tekanan sosial mulai membuat sejumlah vapestore memilih untuk tutup sementara waktu, bahkan ada yang gulung tikar permanen.
Pemilik toko berada di posisi serba salah antara tetap buka dengan risiko gesekan sosial atau menutup usaha dengan konsekuensi kehilangan pemasukan harian.
2. Ancaman PHK Massal di Tengah Sulitnya Cari Kerja
Ketika satu vapestore tutup, yang terdampak bukan hanya pemilik usaha retail saja. Ada vaporista (penjaga toko), admin media sosial, tim gudang, hingga staf pemasaran yang terancam kehilangan pekerjaannya.
Padahal, di balik setiap karyawan tersebut ada keluarga di rumah yang kebutuhannya harus dipenuhi setiap hari, mulai dari biaya makan, cicilan, sewa tempat tinggal, hingga biaya pendidikan anak dan orang tua yang bergantung pada penghasilan mereka.
Di tengah kondisi ekonomi saat ini dan ketatnya persaingan mencari kerja, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri ritel vape menjadi kekhawatiran nyata bagi mereka yang selama ini bekerja secara legal dan taat aturan.
3. Dampak Berantai ke Seluruh Ekosistem Industri
Industri vape di Indonesia bukanlah bisnis skala kecil yang berdiri sendiri. Ekosistem ini membentuk rantai pasok panjang dari proses pembuatan hingga sampai ke tangan konsumen:
1. Pabrik dan brewer lokal: Produsen liquid dalam negeri yang menyerap banyak tenaga kerja di bagian produksi, laboratorium, hingga operasional gudang.
2. Distributor dan logistik: Perusahaan distribusi dan ekspedisi yang menyalurkan produk ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.
3. Pelaku usaha retail: Ribuan toko fisik maupun online yang menggerakkan ekonomi lokal lewat berbagai divisi di dalamnya, mulai dari vaporista, tim creative dan marketing, admin, hingga staf gudang.
4. Penerimaan negara: Kontribusi cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang selama ini turut menyumbang pemasukan kas negara secara legal.
Jika tekanan pelarangan terus meluas tanpa adanya solusi yang jelas bagi pelaku usaha, bukan tidak mungkin banyak bisnis di industri ini terpaksa gulung tikar secara beruntun.
4. Harapan Pelaku Usaha: Belajar dari Regulasi Rokok Konvensional
Para pekerja dan pelaku usaha vape pada dasarnya sepakat bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk narkotika atau zat terlarang harus diberantas habis. Namun, menyamaratakan pelaku usaha vape legal dengan peredaran barang haram tentu terasa kurang seimbang.
Lalu, apa bedanya dengan rokok konvensional? Dalam fatwa MUI sebelumnya, rokok tidak langsung diharamkan secara mutlak, melainkan dilihat dari siapa penggunanya (haram bagi anak-anak, ibu hamil, atau jika dihisap di tempat umum) sementara bagi orang dewasa di luar kategori tersebut hukumnya makruh. Tetapi industri, cukai, dan pabriknya tetap diizinkan beroperasi secara legal oleh negara.
Pendekatan serupa seharusnya juga bisa diterapkan pada industri vape. Daripada menerapkan pelarangan total yang berdampak pada hilangnya pekerjaan ratusan ribu orang, pemerintah diharapkan bisa merumuskan aturan yang adil dan tegas. Seperti memperketat pengawasan batas usia pembeli serta perizinan produk, tanpa harus mematikan mata pencaharian para pekerja yang mencari nafkah secara halal.
Sumber:
https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-tetapkan-vape-haram-berikut-bunyi-lengkapnya
https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4
Penutup
Industri vape di Indonesia sudah tumbuh menjadi ekosistem legal yang menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menyumbang pendapatan negara.
Harapannya, setiap kebijakan ke depan bisa diambil secara bijak dengan mempertimbangkan aspek kesehatan sekaligus keberlangsungan ekonomi para pekerjanya.
Bagi kamu sesama pelaku usaha, pekerja industri, maupun vapers yang ingin menyuarakan dukungan agar industri vape tetap mendapatkan regulasi yang adil dan berimbang, kamu bisa ikut berpartisipasi dengan menandatangani [Petisi Penolakan Wacana Pelarangan Rokok Elektrik di sini].
Baca Artikel Lainnya
Regulasi Vape 2026 Tetapkan Batas Usia Wajib 21+
Regulasi Vape 2026: Gimana Nasib Industri Vape di Indonesia